Proses Pensertifikatan Aset Milik Pemda Merupakan Salah Satu Tupoksi Bidang Pertanahan DPKPP (Disperkimtan)

195

Begitu pentingnya Pensertiplfikatan Tanah Aset Milik Negara sehingga Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati Bone

Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menyatakan bahwa Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penatausahaan tanah, penetapan status tanah, dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah serta menyelenggarakan fungsi salah satunya yakni pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan database tanah.

Bagi Bidang Pertanahan khususnya bagian Penatausahaan Tanah yang bertanggung jawab dalam hal Pensertifikatan Tanah Aset Milik Negara, optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan database sangat diperlukan.

Namun, pada kenyataannya kondisi sekarang hanya pengumpulan database yang dioptimalkan sedangkan pengelolaannya masih belum optimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pihak-pihak terkait serta masyarakat yang masih belum tahu tentang status Pensertifikatan Aset Tanah Milik Negara dikarenakan kurangnya penyebaran informasi sehingga bentuk pertanggungjawabannya hanya berupa pelaporan di lingkup internal.

Seringkali masyarakat mengira bahwa Bidang Pertanahan menerima layanan pengurusan sertifikat tanah milik pribadi sehingga tidak sedikit masyarakat datang ke Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk dilayani, padahal seharusnya pihak yang berwenang atas pengurusan sertifikat tanah milik pribadi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertananah Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bone.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tupoksi dari Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Selain itu, pihak-pihak terkait misalnya pihak kecamatan juga perlu tahu status Tanah Milik Negara yang digunakan untuk kepentingan umum di daerahnya masing-masing apakah telah bersertipikat atau belum.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika dilakukan penyebarluasan informasi melalui website dan media sosial tentang database status Pensertifikatan Tanah Aset Milik Negara untuk diketahui oleh masyarakat luas sehingga terciptanya transparansi hasil kinerja dari ASN Bidang Pertanahan.

BAGIKAN