Disperkimtan Bone Gelar Workshop Kotaku

223

Dalam rangka mempercepat penanganan permukiman kumuh, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone menggelar Workshop Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Hotel Novena Watampone, Selasa 22 Oktober 2019.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bpk. Drs.A.Gunadil Ukra, M.M. yang didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Bpk. A. Ikhwan Burhanuddin, S.H., M.Si.

Kadisperkimtan A.Ikhwan Burhanuddin menjelaskan, sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, pihaknya tengah merencanakan secara detail untuk peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru khususnya di kota Watampone dan kabupaten Bone pada umumnya.

“Oleh karena itu, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis kami untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bone” tuturnya.

“Arah kebijakan yang kami tempuh bagaimana membangun suatu sistem yang berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat, karena dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, Insya Allah program kotaku bisa terlaksana dengan baik” kata A.Ikhwan Burhanuddin optimis.

“Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh” ungkapnya.

Sementara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan A.Gunadil Ukra sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengatakan, bahwa kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Untuk mengimplementasikan program kotaku, ia berharap pada tahap pelaksanaanya adalah pendataan. Di mana lembaga masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan sedapat mungkin ada sinergitas termasuk mebdata kondisi awal sesuai indijator yang termasuk wilayah kumuh.

Kemudian data tersebut diintergrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan daerah untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

” Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota” tutupnya.

BAGIKAN