Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone

265

Berdasarkan PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(1) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian kegiatan operasional administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian serta seluruh unit organisasi dinas.
(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan operasional urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. pengoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
d. penyusunan program anggaran pada dinas;
e.pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pengoordinasian tugas pada dinas dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang lain;
g. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
i. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
j. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan dinas;
k. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:
a. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
b. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan dinas lainnya;
c. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas;
d. menghimpun dan menyelaraskan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari setiap bidang;
e. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
f. mengoordinasikan, menghimpun, mengolah, dan menyajikan data dinas; dan
g.melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawain dinas;
b. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
c. mengalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan rumah tangga dinas, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana dinas agar efektif dan efisien;
d. melaksanakan kehumasan dan dokumentasi dinas;
e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai Karpeg), tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan ijin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraaan pegawai, penyesuaian ijasah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan, teguran disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi ijin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksnakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
f. melakukan administrasi, pendistribusian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar;
g. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
h. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
i. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
j. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
c. melakukan verifikasi SPJ lingkup dinas;
d. menyiapkan SPM lingkup dinas;
e. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan dinas sesuai dengan peratuaran dan perundang-undangan yang berlaku;
f. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
g. melaksankan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
i. menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
j. melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan
(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan.
(2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
b.pengelolaan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
c. pengoordinasian urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
e. perumusan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan
f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan perumahan;
b. melakukan penelitian administrasi dan teknis dokumen pelaksanaan pendataan perumahan secara optimal;
c. melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang standar pengelolaan perumahan;
d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perumahan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan terkait tugasnya.

Seksi Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pembiayaan perumahan;
b. melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
c. melaksanakan kebijakan fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
d. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan perumahan;
e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan perumahan;
f. melaksanakan MOU dengan pihak perbankan terkait penyediaan dan pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP);
g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan pihak pengembang dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
h. melaksanakan koordinasi pengelolaan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas dan lembaga terkait; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan terkait tugasnya.

Seksi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan penyediaan perumahan;
b. melaksanakan fasilitasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) perumahan di kecamatan melibatkan seluruh instansi terkait;
c. menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana didukung oleh asosiasi pengembang;
d. merumuskan kebijakan lingkup penyelenggaraan penyediaan perumahan;
e. memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;
f. melaksanakan kebijakan lingkup penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
g. melaksanakan kebijakan lingkup pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyediaan perumahan;
i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi lingkup penyelenggaraan penyediaan perumahan;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan penyediaan perumahan;
k. melaksanakan administrasi penyediaan perumahan dengan kementerian terkait; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan terkait tugasnya.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

(1) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan .
(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan dan pengelolaan operasional urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
b. pengoordinasian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
c. pelaksanaan kebijakan urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
d. pengendalian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
e. pelaksanaan bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya;
f. pelaksanaan informasi harga bahan bangunan kabupaten, Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) dan teknologi bangunan gedung;
g. pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, Koperasi maupun swasta yang bergerak dibidang usaha konsultan dan kontraktor;
c. melakukan kegiatan pembinaan teknis berupa perencanaan bangunan gedung dan pengendalian perencanaan bangunan gedung daerah, bangunan bersejarah dan bangunan umum lainnya baik oleh pemerintah maupun swasta serta bantuan teknis perencanaan bangunan gedung lainnya;
d. melakukan pemeriksaan dan registrasi dokumen perencanaan bangunan gedung, bangunan bersejarah dan bangunan umum lainnya;
e. melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan perencanaan bangunan gedung;
f. melakukan pendataan harga bahan bangunan kabupaten, penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) dan teknologi bangunan gedung; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terkait tugasnya.

Seksi Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
b. melakukan penelitian administrasi dan teknis dokumen pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
c. melaksanakan pengendalian pemanfaatan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
d.melakukan bantuan teknis pelaksanaan gedung, rumah, bangunan umum lainnya dan penataan bangunan dan lingkungan melalui bantuan teknis, kepanitiaan, pengelola teknis, tenaga teknis, nara sumber, penatar/penyuluh;
e. melakukan bantuan teknis pelaksanaan gedung, rumah, bangunan umum lainnya dan penataan bangunan dan lingkungan melalui bantuan informasi, peraturan/petunjuk/standar teknis, Advis teknis dan rekomendasi teknis;
f. melakukan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara/daerah, rumah dinas, bangunan umum lainnya dan revitalisasi bangunan bersejarah melalui bangunan percontohan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), peraturan bangunan setempat (PBS) dan fisik konstruksi;
g. melakukan identifikasi dan revitalisasi bangunan atau gedung bersejarah;
h. melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan pembangunan gedung; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terkait tugasnya.

Seksi fasilitas umum dan pertamanan dipimpin oleh Kepala Seksi fasilitas umum dan pertamanan mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
b. menyusun perencanaan teknis kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fasilitas umum dan taman;
c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data mengenai Fasilitas Umum dan Pertamanan;
d. melaksanakan program dan kegiatan Seksi Fasilitas Umum dan Pertamanan, yang meliputi pembangunan, penataan dan pemeliharaan fasilitas umum dan pertamanan;
e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman kota, ruang terbuka hijau, hutan kota, lampu hias dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terkait tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman

(1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan, serta revitalisasi kawasan permukiman
(2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan operasional urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
b. pengelolaan urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
c. pengoordinasian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
d. pengendalian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman;
e. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kawasan Permukiman; dan
g. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi Air Minum mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
b. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran data base air minum;
c. merumuskan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya dalam urusan penyediaan air minum lintas Kabupaten dan kawasan strategis tertentu;
d. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pengelolaan air minum lintas kabupaten;
e. mengoordinasikan rencana kegiatan operasional pengembangan air minum terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
f. melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum;
g.melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;
h. melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana air minum untuk daerah kawasan permukiman kumuh;
i. melaksanakan pembinaan kapasitas teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen pelayanan air minum; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman terkait tugasnya.

Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugasnya;
b. melaksanaan survey, pendataan dan inventarisiasi prasarana sanitasi dan penyehatan lingkungan;
c. menyusun rencana induk sanitasi dan penyehatan lingkungan lintas kabupaten;
d. mengkoordinasikan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional program sanitasi dan penyehatan lingkungan terhadap Instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
e. menyelesaikan masalah dan permasalahan operasional sistem sanitasi dan penyehatan lingkungan lintas kabupaten;
f. melakukan kajian dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan sanitasi dan penyehatan lingkungan lintas kabupaten;
g. menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi dan penyehatan lingkungan kabupaten;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman terkait tugasnya.

Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai tugasnya;
b. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data kawasan permukiman skala Kabupaten;
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan strategis pengembangan kawasan permukiman;
d. melaksanakan pembinaan penataan infrastruktur kawasan permukiman;
e. melaksanakan revitalisasi kawasan permukiman skala Kabupaten;
f. melaksanakan revitalisasi kawasan untuk daerah kawasan kumuh (slum/squatter);
g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk kawasan permukiman kumuh (Slum/Squatter);
h. melaksanakan revitalisasi kawasan untuk daerah rawan bencana dan daerah rawan banjir/genangan skala kabupaten;
i. melaksanan pengendalian untuk kawasan rawan bencana dan daerah rawan banjir/genangan skala kabupaten;
j. melaksanakan pembinaan kapasitas teknis Sumber daya Manusia (SDM) dan manajemen Pelaksanaan yang berkaitan dengan Revitalisasi Kawasan Permukiman;
k.mengoordinasikan rencana strategis kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman terhadap SKPD dan lembaga lainnya yang terkait;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi kawasan permukiman;
m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, revitalisasi dan pengawasan lingkungan pemakaman; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman terkait tugasnya.

Bidang Pertanahan

(1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penatausahaan tanah, penetapan status tanah, dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
(2) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base tanah;
b. penyusunan rencana penggunaan tanah, dan penetapan tanah ulayat kabupaten;
c. penetapan lokasi pengadaan tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian, dan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
d. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, Penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan memfasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Penatausahaan Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi Penatausahaan Tanah mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan penatausahaan tanah;
b. menyusun rencana penggunaan tanah;
c. menetapkan tanah ulayat; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan terkait tugasnya.

Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah;
b. menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu;
c. menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten;
d. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan terkait tugasnya.

Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
b. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
c. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
d. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan terkait tugasnya.

UPT Dinas

(1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
(2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan dinas.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIKAN